WatikamKwe

3/13/2018

Kapitalisme dan Perempuan West Papua

Maret 13, 2018
Kapitalisme dan Perempuan West Papua

West Papua sampai awal tahun 1960 tergolong kawasan yang relatif sangat aman di Region Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Belanda yang saat itu berkuasa di wilayah ini telah memberikan hak terhadap bangsa West Papua untuk mendirikan Negara sendiri, sehingga pada 1 Desember 1961, deklarasi Negara West Papua telah diadakan.

Namun, dalam selang Sembilan belas hari Negara kolonial  Indonesia dibawah pimpinan panglima Soeharto mengadakan agresi militer yang dikenal dengan “TRIKORA” di wilayah West Papua dimana tanah yang sangat damai diubah menjadi tanah tumpah darah dengan berbagai operasi militer diantaranya: Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda,Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Raja wali , Operasi Naga, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasilewatlaut diantaranya: Operasi Show of Force, Operasi Cakra dan Operasi Lumba-lumba, sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus. (Trikora, 2000: 45)

Akibat dan kehadiran kapitalisme tidak terlepas dari perempuan West Papua 

Salah satu fenomena yang sering terjadi di semua Negara berkembang adalah adanya persekokongkolan para kapitalis dengan pemerintah. Di West Papua sendiri memiliki kasus yang agak berbeda, para perempuan West Papua sangat dekat sekali kaitannya dengan alam ini bukan persoalan menjadi buru ataupun tidak tapi ini menyangkut kedekatannya dengan alam sekitar. Di saat para kapitalis datang mengambil dan merampas hutan untuk membuat perusahaan dengan selalu bernegosiasi dengan kaum laki-laki, dalam hal ini mereka tidak memperhitungkan suara perempuan West Papua, padahal yang akan sangat merasakan dampak langsungnya adalah perempuan dimana tempatnya mencari makan dan mempertahankan perekonomian keluarganya yaitu dengan berkebun akan hilang karena ulah para kapitalis dan di saat mereka ingin kembali ke hutan terkadang mereka di teror oleh para militer yang sengaja di pasang oleh para kapitalis. Di saat perempuan West Papua bersuara ataupun melakukan demo di pemerintahan tidak akan menghasilkan suatu solusi karena mereka juga sudah mendapat bagian dari para kapitalis.

Dilihat dalam zaman dewasa ini juga, kolonial bergandeng dengan kaum kapitalis melakukan promosi iklan kecantikkan di berbagai stasiun televisi yang membuat sebuah mitos kecantikkan terkini bahwa cantikitu harus putih dan mulus. Hal ini merupakan ” virus cantik” yang membunuh kepercayaan diri perempuan West Papua dengan jati dirinya sebagai ras Melanesia yang berkulit kecoklatan sehingga membuat produk kosmetik di West Papua tahan banting dalam segala situasi. Hal ini yang membuat kita semua harus sadar bahwa West Papua sedang dijajah secara halus oleh kolonial Indonesia, di satu sisi mereka mendapatkan surplus yang sangat tinggi dari perempuan West Papua tetapi di sisi lain mereka menghilangkan jati diri perempuan West Papua.

Dari semua kebejatan Negara kolonial terhadap perempuan West Papua, dampak negatifnya adalah:

Pertama, semua kebiadan militer kolonial Indonesia akan mengakibatkan bekas kekerasan fisik yang dialami perempuan West Papua, yang lebih menyakitkan adalah psikisnya yang terganggu dimana trauma dan kepanikkan berkepanjangan selalu menaungi hidup perempuan West Papua, tak sedikit pula yang mengalami gangguan jiwa. Keterisolasian pun akan muncul dalam dirinya yang menjadi korban, perempuan West Papua merasa kehilangan harga dirinya akan merasa rendah diri entah kejadian itu diketahui banyak orang ataupun tidak. Perempuan yang mengalami halseperti ini juga sudah pasti akan dianggap sebelah mata bagi warga di sekitarnya, sehingga ia mengalami keterisolasian ganda.

Kedua, beban hamil yang ditanggung para perempuan West Papua di berbagai jenjang umur, mulai dari anak di bawah umur, remaja bahkan perempuan yang sudah menikah. Akibatnya takhanya di tanggung oleh perempuan tetapi juga dengan anak hasilperkosaan yang dilakukan militer tadi, dimana orang-orang akan mencemoohnya sebagai anak rumput. Yang sangat menyiksa anak dan ibunya ini.

Ketiga, akibat dari kebrutalan militer kolonial Indonesia,banyak perempuan yang putussekolah.

Keempat, banyak perempuan West Papua yang tidak sanggup menanggung beban moriil,entah itu korban langsung maupun tidak mereka tidak mampu melihat penderitaan yang ada kebanyakan dari mereka stress dan bunuh diri. Ironisnya stress dan bunuh diri yang menimpah perempuan West Papua menjadi gejala umum yang menimpah perempuan West Papua di wilayah-wilayah yang dikuasai militer kolonial Indonesia.

Kelima, Perempuan West Papua diputuskan kedekatan spiritualnya dengan alam karena ulah kapitalis yang berdampak pada susahnya kesempatan untuk mendapatkan makanan dantempatnya mempertahankan perekonomiannya.

Keenam, hilangnya jati diri sebagai perempuan West Papua akibat produk-produk kecantikkan para kapitalis.

Masih banyak lagi kasus yang tidak terdata dan tak kalah brutalnya. Perempuan West Papua merasakan neraka dunia dibawah kekuasaan Negara kolonial Indonesia, tak hanya kekerasan fisik namun kekerasan psikis pun diterima oleh perempuan West Papua.

Dimana makna “Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila”!? Mengapa yang banyak terjadi adalah penumbalan ribuan darah bangsa West Papua!? Mengapa banyak korban bergelimpangan!? Dengan kejamnya kolonialis Indonesia memperkosa dan menyiksa dengan brutal perempuan West Papua, dengan tak manusiawinya merobek perut perempuan hamil dan membakar dan membunuh janinnya.

Dengan berbagai kebrutalan Negara kolonial Indonesia di atas, apakah masih pantas rakyat Indonesia lebih khususnya perempuan Indonesia mempertahankan bangsa West Papua tetap di dalam Negara Indonesia!?

Di saat perempuan West Papua menjadi korban ketidakmanusiawian Negara Kolonial Republik Indonesia , apakah pantas sesama perempuan (Perempuan West Papua dan Perempuan Indonesia) berpangku tangan dan berdiam diri!?  Perempuan yang memiliki semangat perjuangan dan melawan penindasam akan menjawab tidak, tidak dan tidak!

Perempuan harus berani mendukung Self Determination bagi bangsa West Papua, untuk menyuarakan jutaan jiwa rakyat West Papua yang telah mati akibat kebrutalan kolonial Indonesia, untuk menyuarakan rintihan perempuan West Papua yang menderita akibat kebrutalan Negara kolonial Indonesia dibawah kaki tangan militernya. Di West Papua banyak perempuan menjadi korban. Maka perlu untuk solidaritas bersama. Maka perlu untuk mendukung bangsa West Papua agar terlepas dari segala penindasan. Ayo mendukung Self Determination bagi bangsa West Papua!! Lawan Kolonialisme, Imperialisme, Militerisme dan segala bentuk penindasan!!

Copyring & Refresing content: serikatpembebasanperempuan

3/07/2018

Jarang Ada Perempuan Papua Kutu Buku

Maret 07, 2018
Jarang Ada Perempuan Papua Kutu Buku
Ilustrasi, foto Mahasiswa Papua, (google.doc)

Berawal dari pertemuan dengan seorang sahabat, kami ngopi dan bercerita. Dia adalah sahabat WatikamKwe, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di ITS ( Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya), dia juga aktif di dunia blogging alias suka mengores di dunia maya. Kini dia salah satu dari sekian banyak mahasiswa Papua yang menempu ilmu di kota metropolitan Surabaya dan salah satunya yang kuliah di ITS, maksudnya itu sangat tidak mudah untuk menempu pendidikan di ITS karena menurutnya jika kuliah di ITS agak sedikit punya modal dan nyali untuk bersaing dengan mahasiswa lainnya, hm emangnya barang apa jadi! hehe.

Kami lepas tanya dan terus baku tanya soal anak Papua terlebih pada perempuan Papua zaman now tentang kutu buku. Kutu buku yang maksudnya dalam bahasa Indonesia;

"Orang yang sangat gemar membaca buku dan selalu melakukan aktivitas tersebut di dalam setiap kesempatan yang dimilikinya" (sehingga kurang memperhatikan pergaulan atau penampilannya)

 Lebih jelas silakan di cari sendiri ya soal kutu buku. :)

Jadi disini WatikamKwe hanya menempelkan dari kesimpulan seluk beluk cerita dari pertemuan itu, pertemuan tak terduga di warkop ala sahabat.

So, teman saya menyatakan tentang ayahnya yang kuliah di malang tahun 90an, mereka kuliah dengan serba kekurangan, mereka tidak menggunakan buku rekening dan ATM (lewat kantor pos namun 3-6 bulan sekali terkadang setahun) tidak ada laptop/komputer, dan HP (hanya ada Tlp. rumah) itupun mereka sudah ada perjanjian telepon beberapa bulan kemudian dan mereka harus menunggu dari pagi hingga malam untuk menerima panggilan. Namun mereka punya keingintahuan lebih besar dan punya nyali petualang tanpa modal, dibanding zaman now banyak cegengnya.

Ah! tapi kita ni bedah zaman boss, benar tidak? Yoi bedah zaman bro, biasanya hafal goyang patola cepat lalu posting-posting di sosial media (sosmed),  supaya nama up tapi celana diri juga jatuh to boss! Ow astaga yaya tra habis pikir. Tapi  coba  patola karena merai perestasi olimpiade atau apa boleh nama up plus membanggakan orpa dan ortu.

Stop Patola, Patola bukan perestasi!

Ah sudah next dulu, zaman now tidak ada perempuan Papua yang kutu buku, dari Se-Jawa dan Bali, tidak ada mahasiswa perempuan Papua yang kritis, hanya ada satu dua tapi mereka itu anak- anak perempuan kiri. Emang anak kiri itu wawasanya lebih luas, emang pantas.

Ini sangat prihatin ya, sudah selama beberapa tahun saya di Jawa tapi hanya satu dua perempun Papua yang aktif berorganisi, kebanyakan hanya laki- laki, apa lagi lihat perempuan Papua kutu buku tu trada sampe padahal disini di kalangan mahasiswa, belum lagi berbaur dengan kalangan umum di Papua. Kapan ya ada sosok-sosok kutu buku cewe Papua?

Zaman semakin maju tapi mental anak-anak Papua zaman now semakin hancur (down), mabuk juaranya, ego makin jadi-jadi, mental instan, tidak ada keingintahuan, padahal yang dibutuhkan ada, tidak seperti cerita teman  tentang ayahnya  diatas. Iyo k trada?

Maju Kita Kawan Bukan Mundur.

3/05/2018

One Billion Rising, Representasi Perlawanan Perempuan

Maret 05, 2018
One Billion Rising, Representasi Perlawanan Perempuan

*Poedjiati Tan

Jakarta, WatikamKwe - Sebuah gerakan global One Billion Rising diselenggarakan di Jakarta pada 14 Februari 2018 lalu. One Billion Rising (OBR) adalah representasi perlawanan dari setiap korban kekerasan di manapun berada. Gerakan kampanye global ini diselenggarakan pertama kali pada 14 Februari 2013 dengan menari bersama sebagai simbol perlawanan.

OBR Jakarta sendiri merupakan sebuah upaya kolektif yang dibentuk untuk turut serta dalam mengampanyekan antikekerasan terhadap perempuan. Terdiri dari beberapa feminis dari berbagai latar belakang, kolektif ini terbentuk pada November 2012 dengan terinspirasi oleh gerakan global One Billion Rising yang didirikan Eve Ensler, feminis dan penulis Vagina Monolog.

Tahun ini OBR Indonesia kembali menyelenggarakan kampanye melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan untuk keenam kalinya.

Indonesia menjadi salah satu dari ratusan negara yang terlibat dalam gerakan ini. Dengan mengikuti tema global “SOLIDARITY” RISE! RESIST! UNITE! OBR Indonesia hadir kembali dan mengambil tema “MONOLOG PUAN” yang melibatkan solidaritas sesama perempuan dari berbagai sektor. Solidaritas ini dibangun di atas derita yang sama di bawah penindasan terhadap perempuan.

“OBR merupakan kampanye global melawan kekerasan seksual dengan menari bersama sebagai simbol perlawananannya. Gerakan menarinya pun mengandung makna membebaskan perempuan dari segala belenggu norma aturan dan tuntutan yang selama ini dilekatkan pada perempuan itu sendiri. Tahun ini menjadi berbeda karena bertepatan dengan 20 tahun V-Monolog," kata koordinator OBR 2018, Alex.

Survei World Health Organization PBB menemukan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia setiap harinya mengalami kekerasan baik dalam bentuk pelecehan, perkosaan, kekerasan fisik, dan jenis kekerasan lainnya. Angka ini linier dengan temuan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. BPS dan KPPPA menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan pada 2017 menunjukkan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP, yakni mencapai angka 75% (10.205). Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas sebesar 22% (3.092) dan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara sebesar 3% (305).

Kerap kali perempuan hanya bisa diam menerima kekerasan yang dialami, mulai dari pandangan dan godaan melecehkan di pinggir jalan, pukulan dan makian dari pasangan, pelecehan di tempat kerja, di ruang publik seperti transportasi umum, dan sebagainya. Banyak perempuan tak mampu dan malu bersuara, sebab ketika bersuara pun sering muncul bantahan dari mereka yang mewajarkan terjadinya kekerasan.

Perempuan juga mengalami kekerasan dan diskriminasi lantaran kondisi lahiriah. Di pabrik dan di perkantoran, tak jarang perempuan pekerja diberhentikan karena hamil. Belum lagi, anak-anak perempuan yang dipaksa keluar dari sekolah karena hamil. Perempuan di manapun mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Buruh perempuan yang tidak mendapatkan haknya; perempuan di Kendeng, Molo, dan berbagai daerah lain yang dirampas ruang hidupnya; juga transpuan yang kerap kali mengalami diskriminasi dan persekusi karena identitasnya.

Berbicara soal transpuan, baru-baru ini mencuat wacana pengenaan pasal pidana terhadap kelompok minoritas gender dan seksual, melalui rencana revisi KUHP yang tengah digodok pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika pasal itu disahkan, tak terbayang berapa banyak lagi yang akan menjadi korban. Padahal, tanpa pasal itu pun sudah kerap terjadi diskriminasi dan persekusi terhadap mereka.

Hasil survei Wahid Foundation yang dirilis Januari 2018 lalu menunjukkan kelompok minoritas gender dan seksual menjadi kaum kedua yang paling tidak disukai (17,8%) setelah komunis. Survei juga menunjukkan adanya kenaikan potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai dari 51% menjadi 57,1%. YLBHI juga mencatat selama 2017 sekurang-kurangnya terdapat 66 kasus penganiayaan terhadap orang yang dicurigai sebagai kelompok minoritas gender dan seksual.

Oleh karena itu, dalam pernyataan sikapnya OBR Indonesia melihat dan memandang perlunya solidaritas sesama puan di manapun berada.

“Di Indonesia, ketersediaan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan kelompok marjinal untuk berbicara dan berjuang atas hak dasarnya semakin sempit dan sedikit. Ruang Monolog Puan diharapkan menjadi salah satu ruang aman perjuangan, untuk perempuan dari segala sektor dan cerita, dapat bersuara atas represi yang mereka dapat dan menyuarakan hak mereka yang selama ini dirampas" ujar Alex.

Kampanye ini tentu bukan panasea yang bakal menjadi jalan keluar atas segala masalah, tetapi setidaknya dapat menyambung rantai solidaritas dan memperpanjang nafas perjuangan melawan penindasan terhadap perempuan.

(Foto: One Billion Rising/Konde)

Pentingnya Peran Organisasi bagi Perempuan Papua

Maret 05, 2018
Pentingnya Peran Organisasi bagi Perempuan Papua
Perempuan Papua dan Aksi menolak New York Agreement 15 Agustus 1962 yang dimediasi oleh KNPB bersama rakyat Papua di Jayapura (15/08)
Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial, secara tersirat sistem ini mengistimewakan laki-laki dan menuntut subordinasi ( anggapan suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari pada yang lain) terhadap kaum perempuan.

Sejumlah negara masih mempertahankan hukum yang menempatkan perempuan dibawah kontrol legal suaminya. Ini termasuk sebagai contoh hukum yang mengharuskanada izin suami bagi istrinya yang bekerja, hukum yang mensahkan suami untuk mengontrol upah istrinya dan hukum yang memberi hak perwalian anak bagi suami dan mengontrol tempat tinggal istrinya. Di beberapa negara masih terdapat juga perempuan yang dijual untuk melakukan pernikahan, kaum perempuan juga dapat dibunuh dengan impunitas bagi pembunuhnya karena dianggap melanggar ‘kehormatan’ lelakinya, ( Partai Sosialis Demokratik 2015 : 90 )

Menurut menteri Pemberdayaan Perempuan, Yohana Yembise dalam wawancara khusus yang dipandu oleh Farhannisa Nasution dikantor redaksi Liputan6.com, SCTV Tower, Jakarta Pusat, ibu menteri mengatakan bahwa budaya patriarki masih tinggi di Indonesia, terutama di daerah Indonesia bagian timur di antaranya, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Nah, di Papua sendiri kita sebagai perempuan Papua sudah pasti merasakan berbagai bentuk ketimpangan sosial yang terjadi akibat budaya patriarki, contoh yang mendasar dalam budaya di daerah Pegunungan Papua kebanyakan anak laki-laki lebih di hargai dan didahulukan dalam berbagai hal sehingga hal ini berakibat pada psikologi perempuan Papua dalam kelangsungan hidupnya. Satu lagi contoh yang sangat miris yaitu penyalah tafsiran tentang nilai maskawin, dimana kebanyakan pembayaran maskawin ini dianggap sebagai suatu tanda bahwa laki-laki berhak atas semua kehidupan perempuan sehingga perempuan Papua harus tunduk di bawah kaki laki-laki. Dalam berbagai pemagaran masalah yang memarginalisasi hak-hak perempuan Papua hal ini akan sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perempuan Papua bahkan akan terus berkesinambungan terhadap anak cucunya yang perempuan.

Jika dilihat sesuai perkembangan zaman saat ini, perlakuan-perlakuan yang diterima  perempuan Papua merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan hal-hal seperti ini harus dihapuskan melalui suatu usaha yang rasional dilakukan agar dapat diterima bagi semua kalangan yang ada di tanah Papua

Salah satu usaha atau solusi yang dapat ditawarkan didalam tulisan ini adalah perempuan Papua harus aktif dalam kegiatan organisasi, karena banyak manfaat yang diperoleh yang terkadang tidak kita dapat pada saat pembelajaraan atau perkuliahan formal. Memang sudah banyak perempuan Papua yang berintelektual dan berpendidikan tinggi tetapi banyak pula dari mereka  yang masih betah dengan menjadi pemeran dibelakang layar dan ini sama sekali tidak membawa suatu perubahan bagi nasib perempuan Papua.

Sebelum melanjutkan, sedikit penjelasan tentang organisasi menurut seorang ahli yang bernama Schein mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi yang dilakukan secara rasional oleh sekelompok orang dalam usaha mencapai tujuan tertentu . ia juga mengungkapkan bahwa dalam organisasi terdapat pembagian fungsi dan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing anggota.

Dari pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau tempat sekelompok orang dalam suatu usaha mencapai tujuan bersama, sesuai dengan visi dan misi yang dirancang bersama.  Organisasi ini diperlukan sebuah koordinasi dan manajemen pelaksanaan rancangan  agar setiap orang yang terlibat didalam sini dapat bekerja sesuai dengan garis koordinasi yang ditentukan dan semua tanggung jawab yang diberi dapat terlaksanakan dengan baik.

Dalam sebuah organisasi sering kita jumpai berbagai masalah ataupun program kerja yang harus dilaksanakan agar keeksistensian dari organisasi tetap dipertahankan, sehingga secara tidak langsung hal ini merupakan metode pembelajaran kita agar dapat menyikapi permasalahan yang kompleks didalam kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu organisasi juga memiliki berbagai manfaat yang sangat cocok dijadikan perempuan Papua sebagai pijakkan awal untuk menyuarakan kesetaraan haknya dengan kaum laki-laki, berikut uraiannya:

1. Melatih mental berbicara di depan publik ( Public Speaking )

Saat berdiskusi dalam organisasi biasanya waktu dan ruang dibuka sebebas-bebasnya untuk mengemukakan pendapat, sehingga hal ini dapat digunakan oleh perempuan Papua untuk belajar melatih mental agar bisa berbicara di depan umum. Tapi pada kenyataannya perempuan Papua yang memiliki pemikiran bagus dalam organisasi takut berbicara di depan publik sehingga ide bagus itu tak bisa dilaksanakan dan terkubur begitu saja dalam benak perempuan Papua tersebut. Public Speaking memang terbilang agak sulit tapi hal ini diharuskan kepada setiap perempuan Papua yang membaca artikel ini, ada pepatah yang mengatakan “ Bisa karna Terbiasa “, jadi dengan kebiasaan melatih berbicara di depan umum, semakin hari keberanian berbicara di depan umum akan terus terpupuk.

2. Mudah memecahkan masalah

Organisasi memerlukan berbagai pendapat ataupun masukkan agar dapat memecahkan masalah yang terjadi di internal organisasi ataupun dalam hal penyusunan program-program perlu adanya sumbangsi ide. Hal ini mengajarkan kita sebagai perempuan  Papua untuk ikut berpikir memecahkan masalah sehingga kita akan menjadi perempuan Papua yang siap menghadapi berbagai masalah di dunia kerja nanti karena kita sudah memiliki pengalaman dalam memecahkan masalah di organisasi.

3.  Memperluas pergaulan

Dengan aktif di dalam organisasi, kita dapat berkenalan dengan orang baru dalam berbagai momen yang dilaksanakan, tak hanya sebatas kenalan tapi juga kita dapat menguatkan jalinan emosional yang ada sebagai sesama saudara.

4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan

Secara tidak langsung keterlibatan kita dalam organisasi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, tak seperti biasanya di dalam kampus, kita hanya mempelajari jurusan yang telah kita pilih. Berbagai latar belakang ilmu yang ditempuh dipadukan didalam organisasi sehingga penting bagi perempuan Papua untuk mengikut sertakan diri dalam keaktifan sebuah organisasi karena dapat menambah pengetahuan umum kita.

5. Kuat dalam Menghadapi Tekanan

Karena sudah terbiasa menghadapi masalah dalam organisasi dan terbiasa harus berpikir keras untuk mencari jalan keluar, kita akan mampu menjadi perempuan Papua yang tangguh dalam menghadapi masalah, ini merupakan hal mencolok yang dapat dijadikan perbandingan, perempuan yang tidak mengenal organisasi dia hanya akan menyerah dalam situasi penuh tekanan tidak sama dengan perempuan Papua yang makan garam dalam organisasi, ia akan mampu menegakkan kepalanya dan menghadapi tekanan dengan jalan keluar yang dipikirkannya, bukan melalui intervensi dari pihak lain.

6. Membentuk karakteristik seseorang

Karakteristik akan terbentuk dengan sendirinya jika kita mengikuti organisasi, contohnya: punya prinsip yang teguh, rela berkorban untuk kepentingan bersama, bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Pintar saja belum cukup nona, banyak orang pintar di Negara ini tapi tidak memiliki karakter yang baik sehingga kita tidak tersandung dalam kasus korupsi dan juga prostitusi. Dengan mengikuti organisasi diharapkan perempuan Papua Mampu  menjadi orang yang pintar dan berkarakter untuk melakukan perubahan di Papua yang semakin ambur adul.

7. Mengatur waktu dengan baik

Orang yang aktif organisasi akan mengatur dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan hanya akan melakukan hal-hal yang bersifat sosial daripada terus menerus menghabiskan waktu dengan mengurus diri sendiri, seperti yang sering dilakukan perempuan Papua pada zaman sekarang, Pada saat ketemu teman pasti bahasnya tentang cowok, ataupun model pakaian dan sepatu yang lagi ngetrend dengan menghabiskan waktu berjam-jam. Yang saya permasalahkan di sini adalah porsi pembagian waktunya yang sangat parah, banyak sekali permasalahan di Papua yang belum terselesaikan dan itu adalah PR kita bersama. Dengan mengikuti organisasi pola pemikiran kita yang terlalu egois akan dipoles sehingga kita akan semakin peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di Papua, apalagi masalah tentang perempuan Papua yang masih banyak sekali belum terselesaikan. Perempuan Papua diharapkan dapat memanage waktu sebaik-baiknya karena generasi perempuan Papua selanjutnya akan ditentukan dari star awal yang kita mulai nona-nona.

8. Sebagai ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya

Organisasi dapat diibaratkan sebagai sekelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah, sehigga hal ini merupakan salah satu metode pembelajaran untuk menuntun kita di dunia kerja nanti nona. Kita harus menyiapkan diri sebagai perempuan Papua yang siap dan berani berbicara dengan lantang atas nama kebenaran, tak hanya sekedar bekerja di belakang layar, di saat kesempatan datang tidak perlu lagi kita menunda, raihlah kesempatan itu, tunjukkan bahwa “ Sa perempuan Papua, sa juga bisa “.

Organisasi merupakan sebuah kesempatan bagi perempuan Papua agar bisa belajar untuk menyelaraskan kedudukkan dengan laki-laki karena mendapat porsi yang sama untuk berpartisipasi, dalam hal ini, bukan berarti kita harus melawan pihak laki-laki, Namun melalui organisasi ini semua ilmu yang kita dapat bisa diaplikasikan dan diwujudkan nyatakan untuk lingkup yang kecil sebelum nantinya kita berada di kehidupan masyarakat luas. Pengeksplorasian ilmu dan pengetahuan yang didapatkan perempuan Papua melalui organisasi inilah yang dapat menjadi suatu nilai tambah bagi perempuan Papua, di mana ada tolak ukur bahwa perempuan Papua sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh kaum adam. Dengan berbagai macam pandangan ilmu yang berpadu dalam organisasi maka kita secara tidak langsung akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang baru.

Saat ini perjuangan kesetaraan yang didapatkan perempuan Papua bisa dimulai dari organisasi, manfaatkanlah hal ini sebagai perempuan yang bijak, bukan untuk kepentingan kita saat ini, tapi kita merupakan star awal yang akan menentukkan nasib anak cucu kita yang perempuan, jika ingin penindasan perempuan Papua dihapuskan, mulailah dulu dengan sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA: Partai Demokratik Sosialis. 2015. Feminisme dan Sosialisme. Yogyakarta. Rumah Penerbitan Bintang Nusantara. [juliaopki]

10/25/2017

Menghapus Kemiskinan Perempuan Desa

Oktober 25, 2017
Menghapus Kemiskinan Perempuan Desa

"Kami perempuan pedesaan adalah aktor strategis dalam pembangunan Indonesia. Kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami untuk desa-desa. Kami perempuan pedesaan, telah memberikan sumbangan dalam program pengentasan kemiskinan serta kedaulatan pangan. Pantaslah jika Pemerintah mendengar pengalaman kami.” 


Tulisan di atas merupakan suara para perempuan di Nusa Tenggara Barat yang berjuang di desa untuk keluar dari kemiskinan.

Pengalaman perempuan pedesaan Nusa Tenggara Barat menunjukan bahwa mereka masih banyak mengalami buta huruf, dan hanya sedikit yang memahami program-program pertanian. Tidak jarang anak perempuan dikawinkan dengan alasan mengurangi beban keluarga.

Padahal untuk mengatasi kemiskinan, perempuan turut menggali tanah, menanam, merawat, hingga memanen dan menjual hasil kebun untuk penghasilan keluarga. Jika tanah telah habis terjual, perempuan mengambil alat tenun dan menghasilkan kain.

Dan jika ketrampilan menenun tidak dimiliki, perempuan akan berangkat ke luar Nusa Tenggara Barat dan menjadi buruh migran. Di masyarakat, perempuanlah yang menjadi pengajar Pendidikan Anak Usia Dini maupun petugas kesehatan di Posyandu. Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah bagian dari program Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin.


Kemiskinan Indonesia hari ini, adalah situasi kemiskinan yang mendalam yang terjadi di level multidimensi.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukan bahwa 9,1 persen penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan pada September 2016 penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70 persen (BPS 2016).

Sementara kemiskinan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat menunjukan angka 786,58 ribu orang (16,02 persen). Angka tersebut menjadikannya berada di antara 10 provinsi dengan jumlah kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Situasi semakin memprihatinkan pada Maret 2017 Indeks kedalaman kemiskinan Indonesia naik 1,83 ketimbang September 2016 (1,74). Indeks Kedalaman Kemiskinan di pedesaan sebesar 2,49 dua kali lipat lebih tinggi dari perkotaan (1,24). Situasi ini mengakibatkan semakin tingginya beban program pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan akan semakin sulit dilakukan, terutama di pedesaan.

Dunia memperingati 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional. Peringatan ini ditandai dengan keputusan Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengadopsi resolusi PBB No. 47/196 pada tanggal 22 Desember 1992. Dunia menyadari bahwa bebas dari kemiskinan, hidup sejahtera dan bermartabat sebagai manusia merupakan pemenuhan hak asasi manusia, serta upaya mewujudkan masa depan manusia yang berkelanjutan.

Sekjend KPI, Dian Kartikasari mengatakan bahwa Indonesia memiliki keprihatinan yang sama soal ini, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), melalui UU No 7 tahun 1984, dimana Pasal 14 CEDAW mengatur tentang penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan Pedesaan.

Sebagai anggota PBB, Indonesia juga terikat untuk melaksanakan Resolusi PBB 62/136 (12 Februari 2008) tentang Peningkatan Situasi Perempuan di Wilayah Pedesaan. Oleh karenanya, negara-negara peserta perlu melakukan upaya untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan, dan memastikan peran serta aktif perempuan dalam pembangunan.

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Koalisi Perempuan Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat mendiskusikan situasi kemiskinan yang dialami perempuan pedesaan.

“Padahal untuk mengatasi kemiskinan, perempuan turut menggali tanah, menanam, merawat, hingga memanen dan menjual hasil kebun untuk penghasilan keluarga,” Ujar Dian Kartikasari.

Pengalaman Koalisi Perempuan menunjukkan bahwa sebagai kelompok, perempuan pedesaaan mampu mendiskusikan hak-haknya sebagai perempuan, mencari penyelesaiaan atas persoalan yang dihadapi desa, membahas isu pertanian serta soal kemasyarakatan lainnya.

Sebagai petani berkelompok, perempuan mengelola demplot dan memproduksi kacang-kacangan yang sudah terjual. Pemberdayaan perempuan sangatlah mungkin dilakukan.

“Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia menilai bahwa program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah haruslah menyentuh perempuan di pedesaan. Pemberdayaan perempuan pedesaan untuk pengentasan kemiskinan mendapat peluang dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa memberikan harapan baru untuk mewujudkan keberadayaan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa perlu mealokasikan dana, program, dan pemberdayaan bagi perempuan pedesaan. Sehingga dapat mencapai janji pemerintah untuk mewujudkan: Membangun Indonesia dari pinggiran dan dari Desa dalam kerangka NKRI.”


Dalam memperingati hari Pemberantasan Kemiskinan, maka perempuan pedesaan di Nusa Tenggara Barat yang tergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, memberikan rekomendasi pada Presiden Joko Widodo, mengakui dan menyuarakan peran strategis perempuan pedesaan dalam pembangunan di Indonesia.

Selain itu KPI juga meminta Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri memstikan komitmen untuk menuntaskan seratus persen (100%) kepemilikan KTP dan akta kelahiran.

“Kami juga meminta Eko Putro Sandojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menerbitkan peraturan Menteri tentang pengarusutamaan gender dalam implementasi undang-undang desa serta menerbitkan surat keputusan bersama untuk mengalokasikan tiga puluh persen (30%) dana desa bagi pemberdayaan perempuan dan TGH Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengeluarkan peraturan Gubernur kepada para Bupati untuk mendedikasikan tiga puluh persen (30%) dari alokasi Anggaran Pembelanjaan Daerah bagi pemberdayaan perempuan di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Nusa Tenggara Barat.”

Selain itu juga meminta Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat melibatkan tiga puluh persen (30%) perempuan dan perempuan disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan program desa. Karena dengan cara inilah, Indonesia mampu memutus kemiskinan di desa. (Foto/Ilustrasi: Pixabay)

10/20/2017

Provokasi Isu dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi Perempuan

Oktober 20, 2017
Provokasi Isu dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi Perempuan

Rasa ketakutan untuk berkumpul atau mengadakan acara. Jika mengadakan acara, maka sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Inilah rasa ketakutan yang menyergap beberapa anak-anak muda sejak pengepungan yang dilakukan di LBH Jakarta pada 16-17 September 2017 lalu.

Di luar itu, pembubaran agenda-agenda diskusi festival belok kiri, diskusi 65, diskusi keberagaman agama, pemutaran film menjadi momok yang real, terjadi saat ini.

Sejumlah catatan menunjukkan bahwa Indonesia berada di era semakin memburuknya perlindungan dan pemenuhan hak untuk berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Reformasi yang diperjuangkan dengan tidak mudah, kini semakin terancam dengan banyaknya peristiwa memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi.

Komnas Perempuan mencatat bahwa provokasi massa dengan menggunakan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) terus berulang dan dibiarkan. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa pengepungan yang terjadi di LBH Jakarta pada 16-17 September 2017 kemarin.

Dalam forum tersebut para Lansia Penyintas Tragedi Kemanusiaan pada tahun 1965/1966 tidak dibenarkan mendapatkan ruang untuk saling bertemu, berbagi cerita dan saling memulihkan, meski di sisa usia mereka.

Pelarangan diskusi para Lansia Penyintas Peristiwa 1965/1966 dengan para akademisi yang terjadi pada Sabtu 16 September 2017 dan penyerangan terhadap Gedung YLBHI/LBH Jakarta pada 17 hingga 18 September 2017 usai pentas seni, yang juga dihadiri oleh beberapa Penyintas, menunjukkan semakin tertutupnya akses mereka terhadap pemulihan.

Komnas Perempuan pada tahun 2006 telah mendokumentasikan 122 kesaksian perempuan penyintas Tragedi 1965/1966, yang kini seluruhnya telah lansia, bahkan sebagian dari mereka sudah tiada.

Azriana, Ketua Komnas Perempuan memandang bahwa komitmen negara untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu selalu digaungkan, namun pembiaran mobilisasi massa, atau represi yang dilakukan atas nama keamanan, telah mengkhianati hak asasi, demokrasi dan komitmen negara untuk menuntaskannya.

“Komnas Perempuan melihat ada penyebaran kebencian, stigmatisasi pada korban Tragedi ‘65 dan upaya penyangkalan yang semakin serius di publik. Sikap-sikap represif dan pembiaran organ-organ anarkis yang mengancam hak berkumpul, akan melumpuhkan demokrasi dan menumpuk jejak sejarah berdarah bangsa Indonesia, yang seharusnya diselesaikan.”

Padahal pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh korban dan pendampingnya selama ini, adalah sebagai upaya untuk membantu negara dalam menyelesaikan hutang sejarah pada tragedi kemanusiaan, khususnya pada tahun 1965/1966.

“Sejarah-sejarah para korban tersebut, minim terdengar karena tidak pernah diberikan ruang untuk bisa didengar secara lebih terbuka,” ujar Azriana.

Pentingnya Kritisisme Publik Atas Ujaran Kebencian


Pentingnya kritisisme publik atas berita maupun informasi yang menyulut kebencian melalui isu-isu kebangkitan PKI harus terus dilakukan, mendorong semua pihak untuk melihat sejarah dengan kritis dan mendengar suara korban.

Para Lansia Penyintas Peristiwa 1965/1966 telah menjadi korban dari Tragedi Kemanusiaan pada tahun 1965/1966, mereka harus dipenuhi haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan.

Di luar itu, tidak pada tempatnya menempelkan stigmatisasi terhadap perempuan 65 karena stigmatisasi ini berujung pada diskriminasi dan kekerasan.

Dalam konteks penyerangan acara diskusi di LBH Jakarta, Komnas Perempuan melihat bahwa para aparat Penegak Hukum agar segera mengusut tuntas kasus penyerangan Gedung YLBHI/LBH Jakarta, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat melalui proses hukum, untuk menjamin tindakan yang sama tidak lagi berulang.

“Tindak tegas aktor-aktor yang memobilisasi massa untuk melakukan tindakan destrukrif, mengadu domba masyarakat dan melakukan politisasi yang memicu kekerasan,” ujar Azriana. (konde)